Sidoarjo, JRAEdutalk – Polemik hukum antara Bupati Sidoarjo Subandi dan politisi Rahmat Muhajirin kian memanas. Terbaru, Subandi resmi melaporkan Rahmat Muhajirin ke Polda Jawa Timur. Laporan itu disebut berkaitan dengan dugaan penggelapan dokumen sertifikat tanah yang sebelumnya digunakan dalam rangkaian komunikasi dan kerja sama jelang Pilkada.
Kuasa hukum Subandi menyebut laporan tersebut telah diterima Polda Jatim dan kini menunggu proses lanjutan sesuai ketentuan hukum. Pihak pelapor menilai ada unsur pidana dalam kasus tersebut sehingga perlu ditindaklanjuti melalui jalur kepolisian.
“Laporan sudah kami masukkan ke Polda Jawa Timur. Ini terkait dugaan penggelapan tiga sertifikat hak milik (SHM) yang sampai sekarang belum dikembalikan,” ujar kuasa hukum Subandi dalam keterangan yang diterima, Kamis (19/2/2026).
Di sisi lain, kuasa hukum Rahmat Muhajirin, Dimas Yemahura Al-Faruq, menyatakan pihaknya siap menghadapi laporan tersebut dan memastikan akan kooperatif dalam pemeriksaan. Ia menegaskan kliennya tidak takut menjalani proses hukum, termasuk pemeriksaan di Polda Jatim.
“Kami siap menjalani proses pemeriksaan di Polda Jatim. Kami juga akan menunjukkan bahwa langkah hukum yang kami tempuh memiliki dasar yang kuat, termasuk laporan yang kami ajukan di Bareskrim Mabes Polri,” ujar Dimas.
Dimas juga menanggapi narasi yang berkembang bahwa dana yang dipersoalkan berkaitan dengan Pilkada atau dana kampanye. Menurutnya, tudingan tersebut tidak berdasar dan dapat menggiring opini publik tanpa bukti yang sah.
“Kalau memang disebut sebagai dana kampanye atau dana Pilkada, seharusnya ada mekanisme pelaporan resmi ke KPU. Klien kami pernah mengikuti kontestasi politik, sehingga paham betul aturan pelaporan dana kampanye. Faktanya, dalam badan pemenangan tidak pernah ada aliran dana dari pihak yang dituduhkan,” tegasnya.
Ia menyebut dana sebesar Rp28 miliar yang sebelumnya ramai dibicarakan mengalir ke PT Rafi Jaya Makmur Mandiri dan tidak ada bukti sah bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan Pilkada. Menurutnya, hingga perkara diperiksa di Bareskrim, pihaknya tidak pernah menerima dokumen penggunaan dana tersebut untuk aktivitas politik.
“Sampai saat ini, bahkan ketika perkara diperiksa di Bareskrim, kami belum pernah menerima dokumen atau bukti penggunaan dana itu untuk Pilkada. Jadi jangan menggiring opini tanpa dasar dan bukti,” katanya.
Dimas juga meminta pihak pelapor, yang merupakan pejabat publik, bertanggung jawab atas setiap pernyataan yang disampaikan ke publik. Ia menegaskan semua tudingan harus diuji melalui proses hukum, bukan sekadar opini.
“Kalau memang memiliki data lengkap dan rinci, silakan disampaikan secara terbuka dan diuji di proses hukum. Kami siap membuktikan dan melihat apakah laporan di Polda Jatim itu memenuhi unsur pidana atau tidak,” ujarnya.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi langsung dari Bupati Sidoarjo Subandi terkait respons atas bantahan pihak Rahmat Muhajirin. Proses hukum di Polda Jatim maupun laporan sebelumnya di Bareskrim Polri kini menjadi perhatian publik, mengingat keduanya sama-sama melibatkan tokoh penting di Sidoarjo. (*)
63 Balita dan Ibu Menyusui Diduga Keracunan MBG di Cianjur
Jra Edutalk
April 21, 2026
