jraedutalk – Anggota DPR RI Komisi VII, Bambang Haryo Soekartono, meninjau langsung kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Suko, Sidoarjo, dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk selama Ramadan.
Dalam kunjungannya, BHS memastikan operasional SPPG berjalan sesuai standar, baik dari sisi kualitas makanan, higienitas, hingga dampak ekonominya bagi masyarakat sekitar.
“Saya hadir di SPPG Suko yang ada di Sidoarjo untuk melihat kesiapan dalam melayani makan bergizi gratis. Di sini ada 6.000 penerima manfaat yang disiapkan setiap harinya,” ujar BHS.
Ia menilai program tersebut tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi daerah. Menurutnya, SPPG Suko menyerap sedikitnya 47 tenaga kerja, belum termasuk tenaga pendukung lainnya.
“Secara ekonomi ini sangat bagus karena menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, bahan baku yang digunakan juga berasal dari sekitar Sidoarjo, sehingga ekonomi daerah pasti tumbuh dan berkembang,” tegasnya.
BHS juga mengaitkan program MBG dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang disebutnya mengalami kenaikan dari sekitar 5,1 persen menjadi 5,9 persen. Ia menilai program ini memberi kontribusi nyata terhadap perputaran ekonomi, khususnya di sektor pangan dan jasa.
BHS turut menyoroti kesiapan layanan MBG selama bulan puasa. Ia memastikan makanan yang disiapkan layak dijadikan bekal berbuka puasa bagi para siswa.
“Dari gizinya, rasanya, hingga variasinya, semua layak dan diminati anak-anak. Standarisasi dan sterilisasi di sini juga luar biasa,” katanya.
Namun demikian, ia mengingatkan agar kualitas layanan tetap dijaga secara nasional. Menurutnya, jangan sampai ribuan SPPG yang telah berjalan baik tercoreng akibat kelalaian segelintir pihak.
“Jangan sampai SPPG yang bagus-bagus seperti ini dirusak oleh satu atau dua yang gagal memberikan pelayanan hingga terjadi makanan busuk dan sebagainya. Kalau ada kelalaian atau kesengajaan, harus diproses sesuai hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Sidoarjo Fraksi Gerindra, Supriyono, memandang keberadaan SPPG harus disikapi positif oleh pemerintah daerah, terutama dalam aspek penyediaan bahan baku.
“SPPG ini harus dipandang positif oleh pemerintah, terutama dinas pertanian dan dinas terkait lainnya. Kebutuhan bahan bakunya sangat besar,” ujarnya.
Ia mendorong agar Pemkab Sidoarjo segera menyusun master plan penyediaan bahan baku, termasuk penguatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), agar kebutuhan SPPG dan masyarakat dapat dipenuhi dari produksi lokal.
“Kita tidak bisa hanya bicara soal kenaikan harga saat hari besar nasional. Sumber produksinya juga harus disiapkan. LP2B perlu diperkuat dengan regulasi agar bantuan pemerintah masuk dan petani tidak tergoda menjual lahannya,” katanya.
Perwakilan SPPG Suko, Suhartono, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menyebut kehadiran BHS memberi semangat tambahan bagi seluruh tim.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan beliau. Masukan dan wawasan yang diberikan sangat bermanfaat. Anak-anak dan tenaga kerja jadi semakin semangat,” ujarnya.
Ia memastikan, sebanyak 47 sumber daya manusia (SDM) terlibat aktif dalam operasional harian untuk melayani ribuan penerima manfaat.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pengelola, SPPG Suko diharapkan mampu menjadi model pelayanan MBG yang tidak hanya memenuhi standar gizi dan keamanan pangan, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan ekonomi lokal di Sidoarjo.
Koalisi Disabilitas Jatim Tuntut Transparansi Seleksi KND Jilid II
Jra Edutalk
April 19, 2026
