Jraeudutalk – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa merespons terkait isu mundur dari jabatannya. Intinya, kabar itu tidak benar.
Purbaya mengaku tidak tahu asal muasal informasi tersebut. “Jadi itu gimana ya? Saya enggak tahu isu itu, dari mana timbulnya. Itu disebar ke semua media, kayaknya ya,” ujar Purbaya kepada wartawan saat konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Seperti biasa, Purbaya pun berkelakar bahwa dirinya tidak suka mundur. Ditegaskan lagi, kabar terkait dirinya mundur sebagai Menkeu, merupakan isu untuk mengguncang pasar.
“Saya tuh orangnya tidak suka mundur, sukanya maju kayak gini, nih. Enggak ada isu itu. Mungkin kurang beralasan. Saya juga baca selebaran yang kertas putih itu. Sebagian isinya betul tapi sebagian juga salah jadi orang pintar yang men-twist informasi di situ,” bebernya.
“Jadi kelihatannya betul. Karena setiap kalimat yang ada di kertas itu, saya ikut rapatnya dengan bapak presiden, tapi sebagian di-twist seolah-olah buat guncang-guncang pasar kali,” jelas dia.
Bendahara negara itu menegaskan siap menjalankan setiap perintah Presiden Prabowo Subianto. “Kita ikut perintah Bapak Presiden terus. Jadi komitmennya kuat, maju terus, mundur juga maju kita,” tuturnya.
Isu mundurnya Purbaya memang berembus kencang di kalangan pelaku pasar, sejak kemarin hingga hari ini. Rumor tersebut bahkan sempat dikaitkan dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level psikologis baru Rp18.000 per dolar AS.
Bahkan, sempat beredar spekulasi di ruang publik yang menyebut Purbaya akan digeser menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI). Namun, semua kabar itu buru-buru dibantah oleh yang bersangkutan.
Hanya saja, berdasarkan UU BI, tidak berlaku reshuffle untuk posisi Gubernur BI. Pergantian Gubernur BI hanya bisa terjadi jika yang bersangkutan mengundurkan diri atas permintaan sendiri; berhalangan tetap (meninggal atau sakit); atau melakukan tindak pidana kejahatan.
Dan, Perry Warjiyo baru pensiun pada 2028, karena terpilih untuk periode kedua pada 2023. Jika dipaksakan terjadi pergantian, dikhawatirkan membuat pasar bergejolak. (*)
