Oleh: Boby Januar — Jurnalis RRI
“Demokrasi lokal tidak diukur dari kerasnya konflik, melainkan dari kemampuan para pemimpinnya menjaga stabilitas ketika perbedaan tak lagi bisa dihindari.”
Konflik hukum yang menyeret kepala daerah dan lingkar kekuasaan terdekatnya bukan sekadar persoalan pribadi dua individu yang saling bersengketa. Ketika pertikaian itu terjadi di pucuk pemerintahan daerah, dampaknya melampaui ruang sidang dan beresonansi langsung pada kualitas demokrasi lokal, stabilitas birokrasi, serta kepercayaan publik terhadap negara.
Kasus saling lapor antara elite pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo menjadi contoh nyata bagaimana batas antara konflik personal, politik, dan kekuasaan menjadi kabur. Secara hukum, setiap warga negara memang memiliki hak yang sama untuk mencari keadilan. Namun persoalannya bukan pada hak melapor, melainkan pada konsekuensi sosial dan tata kelola yang muncul ketika konflik tersebut berlangsung terbuka di ruang publik.
Publik tidak melihat perkara ini semata sebagai sengketa hukum. Masyarakat membaca situasi tersebut sebagai pertarungan kekuasaan. Persepsi inilah yang berbahaya. Dalam politik lokal, persepsi sering kali lebih kuat daripada fakta hukum yang sedang diuji. Ketika masyarakat mulai percaya bahwa energi pemimpin daerah tersita untuk konflik internal, maka legitimasi pemerintahan perlahan terkikis.
Dampak pertama yang terasa adalah melemahnya kepercayaan publik. Rakyat memilih pemimpin daerah dengan harapan adanya stabilitas kepemimpinan dan fokus pada pelayanan. Ketika elite justru saling berhadapan melalui laporan pidana, masyarakat menyaksikan pemerintahan yang tampak terbelah. Situasi ini menciptakan jarak emosional antara pemerintah dan warga, karena perhatian publik bergeser dari pembangunan menuju drama konflik.
