Oleh : Nanang Haromain (Pengamat Kebijakan Publik)
Muscab Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sidoarjo kali ini tidak bisa dibaca sekadar sebagai agenda lima tahunan pergantian kepengurusan.
Terlalu sederhana kalau hanya dimaknai sebagai forum formal memilih ketua DPC.
Yang sedang dipertaruhkan bukan hanya kursi struktural. Tapi arah politik PKB Sidoarjo dalam beberapa tahun ke depan. Dan seperti biasa dalam politik, yang terlihat di permukaan hanyalah separuh cerita.
PKB memang masih partai dengan kursi DPRD terbanyak. Tapi satu kursi yang hilang pada Pileg 2024 bukan sekadar angka. Itu adalah sinyal. Lebih serius lagi, untuk pertama kalinya pasca reformasi, PKB tak lagi memegang kursi eksekutif.
Itu bukan sekadar kehilangan jabatan. Ini adalah perubahan posisi tawar. Dari pengendali agenda kebijakan menjadi kekuatan legislatif yang harus bernegosiasi lebih keras. Dari aktor dominan menjadi pemain yang perlu menghitung ulang strategi.
Artinya jelas: Muscab kali ini bukan soal rotasi jabatan. Ini soal arah sejarah.
Secara formal, Muscab tidak ada hubungannya dengan Pilkada.
Tapi secara politik, sulit memisahkan keduanya.
Ketua DPC adalah wajah partai. Dan dalam banyak kasus, wajah itu pula yang paling logis didorong dalam kontestasi elektoral.
Artinya, siapa pun yang terpilih nanti, publik akan otomatis membaca: “Apakah ini calon bupati berikutnya?”
Di sinilah tensi Muscab menjadi lebih dari sekadar agenda internal.
Pertarungan sesungguhnya bukan terjadi di forum Muscab. Kontestasi ini sudah berlangsung jauh hari sebelumnya, baik di ruang komunikasi, di lobi elite, di kalkulasi jangka panjang menuju 2029.
Dengan mekanisme penentuan berada di tangan DPP dan DPW, maka siapa pun yang mampu meyakinkan pusat, bukan hanya kuat di bawah, dialah yang punya peluang terbesar.
Mari kita bedah nama-nama yang muncul.
Peta internal PKB relatif terang. Residu pilkada masih terasa. Dari 15 anggota DPRD PKB, mayoritas berada dalam satu blok yang solid di belakang H. Usman. Sisanya berada di circle Cak Nasik, yang juga memiliki kedekatan dengan Bupati Subandi.
Dalam partai dengan struktur internal kuat, dukungan mayoritas fraksi adalah fondasi serius. Itu bukan sekadar angka, tetapi mesin politik riil.
Namun PKB bukan partai yang sepenuhnya ditentukan arus bawah. Penentuan ketua tetap berada di tangan DPP dan DPW. Dan di titik inilah faktor kedekatan elite memainkan peran.
Relasi H. Usman dengan orbit DPW Jawa Timur serta akses ke elite pusat menjadi variabel penting.
Dalam partai yang terstruktur ketat, akses ke pusat adalah mata uang politik yang sangat menentukan.
Ditambah situasi eksternal yang masih cair, probabilitas politik saat ini memang mengarah pada satu nama: H. Usman.
Tetapi apakah itu cukup?
Mayoritas fraksi memberi legitimasi internal. Namun dominasi satu blok juga menyimpan risiko: polarisasi jangka panjang jika konsolidasi tidak dikelola dengan inklusif. Ia harus dirawat dengan distribusi ruang dan peran yang proporsional.
Di sisi lain, Cak Nasik tetap memiliki peluang, terutama jika DPP melihat kebutuhan menjaga keseimbangan relasi eksternal dan komunikasi dengan orbit kekuasaan daerah.
Pilihan terhadap figur minoritas fraksi memang berisiko resistensi internal. Tetapi ia bisa dibaca sebagai strategi penyeimbang, bukan sekadar pertarungan personal.
Di tengah dominasi figur senior, muncul satu nama yang menarik dicermati: Rizza.
Secara kapasitas, Kaji Rizza, biasa dipanggil bukan tanpa modal. Energik, memiliki jaringan muda, dan daya terima publik yang menjanjikan. Dalam konteks regenerasi, ia bisa menjadi simbol penyegaran.
Namun PKB memiliki kultur penghormatan pada senioritas dan pengalaman. Dalam tradisi seperti ini, figur muda biasanya menunggu momentum atau minimal restu kolektif para senior.
Rizza tetap potensial. Tetapi momentumnya mungkin belum sepenuhnya matang kecuali ada pergeseran signifikan baik di tingkat pusat maupun di arus bawah.
Pada akhirnya, Muscab PKB Sidoarjo adalah cermin pilihan strategis.
Apakah partai memilih memastikan dominasi internalnya melalui figur dengan basis struktur kuat?
Atau membuka ruang keseimbangan dan regenerasi untuk menjawab lanskap politik yang berubah?
Muscab ini mungkin hanya forum organisasi.
Namun keputusan di dalamnya akan menentukan apakah PKB sekadar bertahan sebagai partai terbesar atau kembali menjadi penentu arah kekuasaan di Sidoarjo beberapa tahun ke depan. (*)
